������Ƶ

Kepala Biro Hukum Kementerian Komdigi, Raditia Ajie, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memetakan dan mempelajari praktik terbaik dari unit-unit JDIH yang masuk kategori unggulan.

ITB dipilih karena prestasinya yang berhasil menjadi Anggota JDIHN Terbaik 1 Kategori Perguruan Tinggi pada Pertemuan Nasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024. Hal ini sekaligus menjadi contoh nyata keberhasilan tata kelola dokumentasi hukum yang baik dan tim yang solid.

Ketua JDIH ITB yang juga Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi ITB, Usep Mulyana, S.Sos., MAP., menjelaskan bahwa JDIH bukan hanya tempat menyimpan produk hukum masa lalu, tetapi juga menjadi ruang berbagi, kolaborasi, dan proyeksi untuk masa depan.

“JDIH menjadi wadah yang tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga memfasilitasi penyusunan kebijakan masa kini dan antisipasi ke depan. Di sinilah pentingnya memilah dan mengelola setiap produk hukum secara strategis,” ujarnya.

Sementara itu, Puji Subakti, S.T., M.Kom., tim dari System Administrators JDIH ITB, menambahkan bahwa keberadaan JDIH dibentuk bukan sekadar untuk menjawab satu atau dua kebutuhan, namun menjawab empat tantangan sekaligus, yang mencakup aksesibilitas, integrasi, kualitas data, dan keberlanjutan pengelolaan informasi hukum.

JDIH ITB telah menunjukkan komitmen dalam pengelolaan dokumentasi hukum sejak pembentukannya pada tahun 2020. Dengan dukungan dari tiga unit Utama, yakni Biro Administrasi Umum dan Informasi, Kantor Hukum, serta Direktorat Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, JDIH ITB telah mengelola lebih dari 20.000 dokumen hukum, termasuk dokumen pendirian ITB sejak tahun 1959. Pengelolaan ini didukung oleh sistem E-Office yang dikembangkan untuk menjawab tantangan dalam tata naskah dinas, pengelolaan arsip, keterbukaan informasi publik, dan reformasi birokrasi.

^{Ketua JDIH ITB Usep Mulyana, S.Sos., MAP., dan Kepala Biro Hukum Kementerian Komdigi Raditia Ajie}

Di sisi lain, Raditia Ajie, dalam penutupnya menyampaikan pandangan bahwa data yang lengkap adalah esensi dari pengelolaan JDIH yang efektif. Beliau pun menyoroti bahwa kegiatan benchmarking ini menjadi motivasi sekaligus peluang bagi pengelola JDIH Komdigi untuk terus mengembangkan diri dan mengoptimalkan peran mereka dalam menyajikan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses oleh publik.