������Ƶ

Kegiatan berlangsung pada hari Kamis (20/11/2025) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, dan menghadirkan berbagai pimpinan badan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, hingga perguruan tinggi

Paparan ITB oleh PPID Utama

Dalam sesi uji publik, presentasi ITB disampaikan oleh Dr. A. Rikrik Kusmara, Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi selaku PPID Utama ITB, didampingi oleh Usep Mulyana, S.Sos., MAP. selaku Wakil Ketua PPID sekaligus Kepala Biro Administrasi Umum.

Mengusung tema nasional “Kebijakan dan Strategi Badan Publik Memenuhi Hak Akses Masyarakat atas Informasi Publik”, ITB menekankan pentingnya tata kelola informasi yang selaras dengan fungsi dan mandat perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang berkualitas.

Dalam pemaparannya, Dr. Rikrik menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari mandat strategis ITB.

"ITB memiliki mandat nasional untuk mencapai posisi 150 QS dan pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU). ITB akan dinilai dan dimonitor, jadi tidak ada cara lain selain menjadi terbuka. Publik harus dan akan melihat portofolio ITB. Strategi kami jelas: keterbukaan digital dan fisik,” jelasnya.

Penguatan Tata Kelola Informasi Melalui Inovasi Digital

Pada kesempatan tersebut, ITB memaparkan berbagai langkah penguatan tata kelola informasi yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem informasi seperti SIMITRA untuk pengelolaan kemitraan, dashboard SIRINOV untuk pemantauan riset dan inovasi, portal SDGSc.itb.ac.id sebagai dokumentasi kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta penyelenggaraan PRIMA sebagai sarana diseminasi inovasi, menjadi bagian dari upaya ITB memastikan ketersediaan data yang kredibel, terbuka, dan mudah diakses publik.

Dalam konteks akuntabilitas data, ITB juga memperkuat sistem verifikasi lulusan sebagai bagian penting dari transparansi. Tantangan terkait klaim palsu alumni yang juga dialami kampus-kampus besar dunia seperti National University of Singapore (NUS), mendorong ITB untuk menyiapkan mekanisme verifikasi alumni yang terhubung langsung dengan LinkedIn. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan ketidaksesuaian data lulusan, meningkatkan keadilan administrasi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap reputasi kampus.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), ITB menghadapi tantangan yang tidak ringan, termasuk kemandirian pendanaan di mana lebih dari 50 persen kebutuhan harus diperoleh dari sumber non-APBN yang akuntabel dan transparan. Di saat yang sama, ITB tetap memastikan pemerataan akses pendidikan melalui program seperti Pra-University, yang bekerja sama dengan perusahaan melalui skema CSR. Upaya membuka akses pendidikan juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan publik, mulai dari kunjungan SMA/sederajat yang mencapai 3.000 peserta per semester, hingga acara besar seperti Open House, Titian Karir, dan Pasar Seni yang setiap penyelenggaraannya menarik lebih dari 50 ribu pengunjung.

Uji Publik sebagai Ruang Evaluasi dan Inspirasi

Proses uji publik KIP 2025 diikuti oleh berbagai badan publik dari beragam sektor. Melalui forum ini, ITB memperoleh banyak masukan yang dinilai konstruktif untuk perbaikan tata kelola informasi ke depan.

"Uji publik ini sangat inspiratif. Banyak hal yang membuat kami tergerak untuk berbenah dan menambahkan hal-hal baru. Saya tidak sabar menyampaikan hasil uji publik ini kepada rekan-rekan di ITB," ujar Dr. Rikrik.

Komitmen Menuju Tata Kelola yang Lebih Terbuka

Dengan mengikuti tahapan uji publik ini, ITB kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat budaya transparansi di lingkungan kampus. Ke depan, ITB berfokus untuk mengakselerasi penguatan tata kelola informasi di seluruh unit, memastikan kualitas layanan yang profesional, responsif, dan sejalan dengan standar keterbukaan informasi publik.

ITB percaya bahwa keterbukaan merupakan pondasi penting dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berdampak, tepercaya, dan akuntabel bagi masyarakat.