������Ƶ

Dalam paparannya bertajuk “The Blue Economy Policy for Sustainable Marine and Fisheries”, Abdi menjelaskan arah kebijakan nasional KKP dalam mengembangkan tata ruang laut dan ekonomi biru yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem.

“Perencanaan ruang laut menjadi kunci untuk memastikan pemanfaatan ruang laut secara seimbang antara kepentingan ekonomi, perlindungan ekosistem, dan pelestarian budaya,” ujarnya.

Perencanaan Ruang Laut sebagai Fondasi Pembangunan Maritim

Abdi memaparkan bahwa kebijakan ekonomi biru KKP dibangun di atas lima pilar utama, yaitu perluasan kawasan konservasi laut, pengelolaan perikanan berbasis kuota, pengembangan akuakultur berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengendalian limbah plastik melalui ekonomi sirkular.

“Melalui tata ruang laut, kami berupaya mengurangi konflik pemanfaatan ruang, melindungi ekosistem penting, dan mendorong pembangunan kawasan pesisir yang tangguh, hijau, dan inklusif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tata ruang laut nasional juga menjadi dasar penyusunan rencana infrastruktur kelautan di berbagai wilayah Indonesia, agar pembangunan antara kawasan barat dan timur berjalan seimbang.

Target 30 Persen Kawasan Konservasi dan Karbon Biru pada 2045

Pemerintah menargetkan 30 persen wilayah laut Indonesia menjadi kawasan konservasi dan 30 persen wilayah pesisir ditetapkan sebagai kawasan karbon biru (blue carbon area) pada tahun 2045. Hingga kini, KKP telah mengidentifikasi 18 lokasi prioritas karbon biru di berbagai daerah pesisir Indonesia dengan total luas lebih dari 800 ribu hektare dan potensi penyimpanan sekitar 30 juta ton karbon.

“Kawasan karbon biru ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan ekosistem laut sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global,” ungkap Abdi.

Pendanaan Karbon Biru dan Pemberdayaan Komunitas Pesisir

Selain fokus pada konservasi, KKP juga tengah mengembangkan mekanisme pendanaan karbon biru melalui sistem bagi hasil (profit-sharing) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.

“Kami sedang menyiapkan mekanisme pembiayaan di mana dana dari pajak karbon dan perdagangan karbon laut akan didistribusikan untuk pemberdayaan komunitas pesisir, perlindungan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa skema ini diharapkan mampu menciptakan ekonomi sirkular yang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menjawab Tantangan Kenaikan Muka Laut di Pesisir Utara Jawa

Abdi menyoroti tantangan perubahan iklim yang nyata di Indonesia, terutama kenaikan muka laut dan penurunan tanah (land subsidence) di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Ia menjelaskan bahwa KKP tengah melaksanakan proyek Coastal Development of North Java yang mencakup wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Pembangunan pesisir utara Jawa sangat penting untuk melindungi kawasan ekonomi vital dan masyarakat pesisir dari ancaman kenaikan muka laut dan banjir rob,” jelasnya.

Inisiatif ini ditargetkan dapat meningkatkan ketahanan lebih dari 13 juta penduduk pesisir sekaligus memperkuat ekonomi maritim nasional.

Melalui forum SIBE 2025, ITB memperkuat perannya sebagai pusat dialog dan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan sektor industri dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan lingkungan.